DILEMA TES KEPERAWANAN

Posted: 14/10/2010 in Forum Anak Daerah Provinsi Bali (FAD BALI)

Akhir-akhir ini santer kita lihat dan dengar di media massa bahwa ada wacana tes keperawanan bagi anak-anak perempuan yang akan masuk ke jenjang pendidikan SMP atau SMA di beberapa daerah di Indonesia. Topik ini pun menimbulkan dilema di kalangan masyarakat kita, tidak sedikit kontra yang terlontar dibanding dengan pro nya. Bahkan ada yang menilai bahwa wacana ini melebihi dari primitif dan sangat terbelakang.

Gagasan ini pertama kali muncul dari anggota Komisi IV DPRD Jambi, Bambang Bayu Suseno. Menurutnya, ide tersebut digulirkan karena meningkatnya angka pergaulan bebas di kota-kota besar yang berdasarkan survei, menunjukkan hasil yang sangat mencengangkan, yaitu lebih dari 50 persen siswa dan siswi di tingkat SLTA pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Masyarakat Indonesia yang sangat religius ini tentu bereaksi, dan di antaranya adalah dengan ide tes keperawanan bagi perempuan yang akan masuk pada jenjang pendidikan tertentu dengan maksud agar menimbulkan efek jera dan rasa takut untuk melakukan perzinahan tersebut.

Kalau sudut pandangnya perzinahan, maka, problem ini sangatlah komplek. Problem perilaku seksual menyimpang yang dilakukan sebagian masyarakat, terutama anak-anak yang masih menyandang status pelajar, sangat tidak bijak kalau kemudian hanya ditimpakan kesalahannya pada anak-anak perempuan dengan status pelajar.Tetapi, apakah layak menjadikan tes ini sebagai pertimbangan dalam penerimaan siswa baru, padahal setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan? Inikah solusi satu-satunya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda kita? Hal tersebut tak lain dari sebuah privacy yang tak layak untuk dipublikasikan. Jadi, bukannya untuk membantu mereka, melainkan membuat mental mereka down.

Jika diteliti lebih dalam, sesungguhnya anak-anak tersebut adalah korban. Mereka korban kemajuan teknologi informasi, juga korban permissivisme (ketidakacuhan akan nilai dan norma) masyarakat. Dan yang lebih dahsyat adalah korban dari tidak adanya keteladanan dari generasi yang lebih tua yang seharusnya mampu membina dan mengarahkan mereka dari beragam tindak penyimpangan, termasuk perilaku seks menyimpang. Tidak semua remaja yang kehilangan keperawanannya adalah remaja yang “nakal”. Karena ini bergantung pada latar belakang remaja tersebut. Memang ada yang sudah melakukan hubungannya seks bebas, tetapi tidak sedikit pula remaja yang menjadi korban perkosaan atau pelecehan seksual, seperti yang dialami oleh saudara kita korban si Codet tersebut. Bahkan Berbagai aktivitas fisik seperti bersepeda serta senam lantai maupun pemasangan tampon bisa membuatnya rusak sekalipun belum pernah berhubungan badan. Pakar seksologi menilai hal ini tak hanya melanggar HAM, tapi juga membuktikan ketidaktahuan soal seksualitas. Tes keperawanan tersebut tidak akan ada gunanya. Sebab nilai-nilai seorang manusia tak bisa diukur hanya dari keperawanan dalam artian ‘selaput dara robek’.

So, what will happen next?? Namanya saja tes keperawanan, maka hanya diberlakukan kepada wanita, laki-laki tidak. Dari fakta inilah muncul tindak diskriminatif (ketidakadilan) antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang tidak perawan akan mendapat sanksi sosial berupa penolakan di sekolah, sementara yang laki-laki tidak mendapat hal yang serupa jika sudah tidak perjaka lagi. Di samping itu, untuk mengetes keperjakaan tentu lebih sulit dibanding keperawanan, karena perbedaan organ genital antara laki-laki dan perempuan. Like what i’ve said before, keperawanan merupakan sesuatu yang sangat privacy (rahasia pribadi) yang tidak pantas untuk dipublikasikan. Jika tes ini dilakukan, maka secara otomatis akan ada publikasi, semua orang akan tahu bahwa ia sudah tidak perawan lagi. Jika ini terjadi maka akan menimbulkan dampak psikologis yang luar biasa pada anak. Ia akan merasa minder dalam pergaulannya dan hal ini melanggar HAM.

Tes tersebut tidak relevan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin menjadikan masyarakat yang baik dan berbudi pekerti. Tes ini secara langsung akan menimbulkan sebuah klaim bahwa anak tersebut adalah anak nakal yang dianggap tidak layak untuk mengikuti pembelajaran. Padahal setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi warga negaranya. Sesungguhnya yang harus dilakukan adalah memberikan pendidikan seks secara dini kepada anak baik itu di rumah maupun di sekolah. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah sudah diadakan extracurricular KSPAN (Kelompok Siswa Peduli AIDS dan NARKOBA), sehingga anak bisa mengetahui apa itu seks bebas dan apa dampaknya bagi kehidupan mereka.

So, what do you think about this problem??

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s